Peraturan Pemerintah Tentang Belanja Bantuan Sosial

1 BN2019NO75 jdihkemensosgoid. Pemberian hibahbantuan sosial berupa uang danatau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan.

2

Belanja hibah belanja bantuan sosial belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Peraturan pemerintah tentang belanja bantuan sosial. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 100. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uangbarang dari Pemerintah Daerah kepada individu keluarga kelompok danatau. Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254PMK052015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian NegaraLembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya.

Peraturan Menteri Sosial NO. Pasal 13 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial. Dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini Kementerian Sosial melaksanakan program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini sesuai dengan UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 11 2 yang menyebutkan bahwa Data Terpadu yg telah ditetapkan menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan danatau pemberdayaan sosial. 6 Hibah kepada Badan Lembaga yang berbadan hukum Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Lembaran Negara Republik. 1 Ayat 2 Penerima subsidi hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uangbarang danatau jasa yang. 254PMK052015 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA.

2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari. Bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Lembaran Negara Republik.

1 Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat. Bahwa dalam rangka menciptakan transparansi akuntabilitas dan integrasi pelayanan dalam. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN Menimbang.

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Peraturan Menteri Sosial TENTANG Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN. PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254PMK052015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian NegaraLembaga diubah sebagai berikut. PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NONTUNAI.

254PMK052015 tentang BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah. Pemerintah mengeluarkan aturan menata alokasi dan pengolahan dana belanja sosial berjalan tertib efisien ekonomis transparan efektif dan bertanggungjawab.

Jenis Peraturan Menteri Dalam Negeri Entitas Pemerintah Pusat Nomor 99 Tahun 2019 Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ditetapkan Tanggal 25 November 2019 Diundangkan Tanggal. Menteri Keuangan Nomor 254PMK052015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada KementerianLembaga perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Dengan pertimbangan untuk efektivitas efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD pada 27 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri Mendagri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat.

Demikian Peraturan Menteri Keuangan No. Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk barang danatau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui penyaluran barang danatau jasa kepada penerima bantuan sosial yang pengadaan barang danatau jasanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barangjasa pemerintah. 81PMK052012 tentang Belanja bantuan Sosial pada KementerianLembaga KL.

Menteri Keuangan Nomor 254PMK052015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian NegaraLembaga Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147. Yang mengatur tentang Hibah dan Bantuan Sosial. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 84860 Perbup 20no 2029 Pdf

Https Lamongankab Go Id Bag Hukum Files 2017 08 31 Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial Pdf

Http Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 20022019115303 01 Kepgub 209 Tahun 2019 Pemberian Hibah Bansos Dan Bankeu Apbd 2019 Pdf

Https Desajatilor Grobogan Go Id Produk Hukum Peraturan Kades Tahun 2014 Download 44 Perkades Jatilor 3 2014 Ttg Hibah Bansos

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019

Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 01112018110612 Sk Gub Nomor 1594 Tahun 2018 Pdf

Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Kewarganegaraan

Http Bpbd Semarangkota Go Id Po Content Uploads Perwal Kota Semarang No 39 Th 2016 Ttg Bansos Pdf

Https Jdih Pekalongankab Go Id Assets Peraturan Pb2018 50 Pdf

Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 01112017120631 02 Kepgub 2027 Th 2017 Perubahan Untuk Upload Fix Pdf

Https Jdihn Go Id Files 600 Nomor 2053 Standar 20operasional 20prosedur 20 Sop 20pemberian 20hibah 20dan 20bantuan 20sosial 20yang 20bersumber 20dari 20anggaran 20pendapatan 20dan 20belanja 20daerah 20kabupaten 20musi 20banyuasin Pdf

Http Jdihn Go Id Files 572 Perwako 20no 20109 20tahun 202018 Pdf

Http Bkd Depok Go Id Wp Content Uploads 2017 03 Perwal No 27 Thn 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bansos Pdf

Https Peraturan Bpk Go Id Home Download 61952 Perbup 20nomor 208 20tahun 202017 1 Pdf

Http Kuduskab Go Id Arsip Pdf Perbuphibah Pdf

Https Ehibahbansosdki Jakarta Go Id Info Terkini 14022020122857 Kepgub Nomor 143 Tahun 2020 Ttg Pemberian Hibah Bansos Dan Bankeu Ta 2020 Stempel Pdf

Https Jdih Kalbarprov Go Id Sites Default Files Peraturan 2020 Mei Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Pdf

Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara Lembaga Ppt Download

Https Jdih Balangankab Go Id Upload Peraturan Perbup 20no 31 20sistem 20akuntansi 20pemerintah 20daerah Pdf

Bagikan Artikel ini